[0:08]Ya, jujur saja, ada yang ancam saya kok. Saya bilang saya bukan orang yang bisa diancam-ancam. Tapi sekali Anda apa, saya akan membuat perhitungan. Yang mengherankan justru lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai.
[0:27]Sudah ditemukan belum sutradara siapa yang membuat skenario Pak Setnov Pak Nazaruddin menempati dua sel itu? Memasukkan mereka ke dalam, rugi negara juga memang. Iya kita bayar makan, kita bayar listriknya, kita bayar airnya.
[0:47]Ah dulu juga waktu edit tangsil kabur, sama, sidak sidak sidak sidak. Tapi itu tidak konsisten, disebutnya hangat-hangat tahi ayam.
[1:00]Halo Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat di program Blak-blakan. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Bapak Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM. Apa kabar, Pak Yasonna? Kabar baik Sudrajat, apa kabar juga? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Yasonna ada yang bilang Bapak nih layak mendapatkan Guinness Book of Record. Dalam hal karena Bapak baru 4 tahun menjadi menteri, tapi sudah 6 kali mengganti Kalapas Sukamiskin, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Sampai banyak sekali. Iya Sukamiskin ini kan satu lapas yang khusus, uniklah. Karena di sana banyak warga binaan-warga binaan yang dikonsentrasikan itu untuk napi tipikor, napi tindak pidana korupsi.
[1:52]Memang masih ada juga di di daerah-daerah yang napi tipikor itu tidak mungkin semua napi tipikor yang ribuan itu ditaruh di Sukamiskin. Tetapi kebetulan yang di Sukamiskin ini yang high profile. Ya, ada mantan menteri, mantan ketua DPD, ada ketua MK. Pokoknya Ketua Partai, banyak yang orang-orang top di sana. Sehingga dia menjadi high profile prison, gitu ya. Dan kelihatannya dari apa yang terjadi belakangan ini sangat menggoda bagi Kalapas-Kalapas. Banyak peristiwa, jadi 6 kali itu mulai dari Marcelina yang sekarang jadi Kadivpas di Jambi, yang kemudian jadi dipindah lagi. Habis Marcelina, waktu itu terjadi peristiwa Mukhtar ya, peristiwa Mukhtar yang Walikota Walikota Bekasi, Bekasi. Kemudian diganti dengan Edi Kurniadi. Habis Edi Kurniadi diganti lagi dengan Surung Pasaribu. Ini juga waktu itu ada masalah, belum terungkap di publik, saya ganti, saya bahkan nonjob pada waktu itu. Cukup lama. Kemudian kita ganti dengan Dedi Handoko. Dedi Handoko ada peristiwa saung dan lain-lain yang apa di tempo, kita cari orang yang pas waktu itu, kemudian Wahid. Wahid baru beberapa bulan saja sudah ada malapetaka yang kemarin menjadi apa namanya peristiwa yang sangat memalukan buat kita. Nampaknya godaan sangat besar di sana. Setiap tahapan kita coba lakukan perbaikan, saya kasih instruksi baik ke Kakanwil, Kadivpas, utamanya kepada Kadivpas. Tapi mungkin saja juga itu tidak cukup karena kelihatannya yang di bawah juga, dari yang apa yang saya pelajari, tidak cukup hanya Kalapas. KPLP-nya, P2U-nya, itu petugas pengamanan. Tetapi juga staf-staf dan pegawai-pegawai yang ada di sana rupanya membangun hubungan silaturahmi yang sangat erat. Kodenya kode barangkali. Dan itu membuat mereka juga sulit apa atas godaan-godaan yang dilakukan oleh teman-teman di sana. Karena itu, Pak, ada ada pendapat ya sebaiknya yang dicopot jangan cuma Kalapas, semua aja dibedol desa. Ya, ini ini ini memang sekarang sudah bedol desa. Jadi peristiwa setelah Wahid, sekarang ada Tejo di sana, bukan hanya Tejo nya, semua di Sukamiskin kita bedol desa. Oke. Ya, supaya jangan ada ini clean slate namanya. Bersih kita mulai dengan bersih dan arahan jelas kepada Tejo, ya, arahan jelas. Dan itu penempatan Tejo itu melalui asesmen, kita lakukan melalui asesmen. Dan ada beberapa yang ada di sini dan sekarang ada pergantian-pergantian Kalapas juga, ini sekarang dalam proses asesmen. Pak Wahid juga kan lewat asesmen juga ya, Pak? Iya, lewat asses ada beberapa nama, tiga nama diberikan kepada saya pada waktu itu. Bedanya dari karakter Pak Wahid dengan Pak Tejo, sehingga akhirnya pilih Tejo. Ini nampaknya Tejo ini orangnya cool. Dingin, bahkan sudah ada reaksi-reaksi kepada saya. Orangnya dingin, cool, dengan arahan dan backup dari kita, saya kira dia akan mampu untuk melakukan tugasnya. Pak, sepekan Pak Tejo bertugas, orang mungkin yang menunggu-nunggu dari hasil sidak kemarin Ibu Dirjen bersama salah satu stasiun televisi adalah dua napi istimewa itu ya menempati sel seolah-olah sederhana, padahal konon itu disebut bukan selnya dia tuh. Itu bisa terjadi seperti itu, siapa sutradaranya itu, Pak? Jadikan waktu setelah, setelah saya sebut saja Nazwa, melakukan coverage di sana.
[6:17]Saya telepon. Karena saya di Surabaya melakukan sidak pada waktu itu. Saya tanya gimana di sana? Waduh ada yang lucu ini, Pak Menteri. Lucu apa? Ada dua orang yang menempati sel yang dari data saya, rupanya dia sudah pegang data juga dan ada kecurigaan. Itu bukan tempat dia, katanya. Oh ya. Kok bisa begitu? Saya bilang. Kemudian kan saya datang di Mata Nazwa. Saya cek, saya cross check, ya, ya saya konfirmasi. Ya saya konfirmasi. Tetapi ada kemudian bantahan, ada kunjungan ke sana, ada bantahan. Oh, memang itu selnya, katanya kan. Saya bilang, wah, baik sekali kalau saya salah kalau begitu. Ya kalau saya salah itu mengkonfirmasi itu salah, supaya kita pastikan memang dia harus di situ gitu. Siapa yang melakukan konfirmasi itu? Pejabat dari Kemenkumham atau dari media kerja? Ya, saya kan waktu ditanya Naswa kan saya konfirmasi ke staf di sana. Dan ada data, Naswa juga kan pemain lama ini kan investigator dia. Iya iya. Dia sudah punya data sebelumnya, ya. Dan dia saya kira mencari orang-orang yang perlu dia temui juga. Tapi saya katakan kalau itu benar saya salah, menurut saya itu even good. Ya, kalau saya salah itu even good. Dan kalau boleh dia ya kita pastikan memang dia harus di situ gitu. Jadi sampai saat ini Pak Setnov dan Pak Nazaruddin tetap di sel yang ditantap, Pak? Saya sudah suruh cek ya supaya ini. Dan semua kita minta supaya dilakukan dengan standar. Dan ini peristiwa yang saya katakan menjadi momentum untuk apa bersih-bersih. Kita langsung rapat berhari-hari kita rapat terus ya waktu pasca insiden, kita buat gebrakan, ya. Seluruh Indonesia dan sampai sekarang terus sekarang ada Kakanwil terus melaporkan perkembangan-perkembangan apa yang mereka lakukan dalam rangka membersihkan lapas dari upaya-upaya yang tidak hanya untuk napi korupsi, tapi juga narkoba, bandar narkoba dan lain-lain. Jadi saya katakan ini momentum buat kita untuk melakukan standar sesuai SOP.
[8:34]Pada saat yang sama memang bahwa lapas dan fasilitas yang ada itu memang seharusnya manusiawi. Ya, karena itu memang yang ditentukan dalam undang-undang bahwa warga binaan itu mempunyai hak-hak. Hak dikunjungi, hak berkomunikasi, hak mendapat perawatan, hak untuk keluar untuk apa bersosialisasi di situ, ya. Itu memang hak napi. Yang menurut undang-undang yang dicabut itu kan seharusnya hanya kemerdekaan bergeraknya, kemerdekaan dalam arti tidak boleh bebas ke mana-mana, keluar dan ke mana-mana. Itu yang sebetulnya. Kalau mau jujur memang standar eh apa lapas kita masih jauh dari negara-negara tetangga yang ada di sini. Sudah. Janganlah katakan Norwegia, Belanda yang fasilitas apa sintas lapasnya sudah seperti hotel bintang dua atau bintang satu lah katakan punya fasilitas gym, punya makanannya standar yang memang menunya baik. Kalau kita di sini kan menuya Rp 15.000, Rp 15.000 per hari bukan per sekali makan. Dan itu pun bisa di bawah Rp 15.000 karena kalau ditenderkan atau diapakan kan yang apanya harus dapat untung, pajaknya. Saya kira ini adalah soal yang menjadi pergumulan kita. Inginnya kita memang lapas kita itu manusiawi. Karena memang kehilangan kemerdekaan saja di dalam sebuah ruangan contain misalnya 1,75 kasih 1,50 walaupun itu luxury, itu betul-betul pain. Ya. Itu betul-betul apalagi buat orang-orang yang terbiasa bekerja, terbiasa dengan fasilitas yang agak boleh kita katakan lumayan di rumahnya atau di tempat kerjanya, itu betul-betul siksaan. Ya. Jadi, tapi menjadi persoalan adalah, yang menjadi persoalan di sana adalah dia menjadi sangat diskriminatif. Kenapa? Mengapa di sana begitu? Sangat melebihi. Dan kedua fasilitas itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Itu yang jadi persoalan. Pak, tadi Bapak bilang semua wilayah melakukan sidak-sidak, pembenahan-pembenahan. Tapi juga muncul sinisme, ah dulu juga waktu edit tangsil kabur, sama, sidak-sidak-sidak-sidak.
[11:25]Sebenarnya kalau dibuat itu SOP secara benar, enggak kejadian ini. Jadi semua SOP. Saya sudah minta dibuat kajian. Ini sebetulnya kita di tengah-tengah upaya untuk merevitalisasi program revitalisasi pemasyarakatan. Ada program yang mau kita tunjukkan misalnya lapas industri, lapas produksi, napi-napi berproduksi, ya, daripada idle tidak bergerak kita kasih kegiatan. Ada juga yang concentrate napi berkebun dan lain-lain. Kemudian kita juga sedang membuat program-program misalnya di Ciangir ada konsep kita menjadi pusat apa ya pusat pembinaan rapipidana yang komprehensif di Ciangir ya. Itu sedang tanahnya diberikan hibah oleh DKI, luasnya cukup luas sekali, puluhan hektar ya. Saya kira konsep ini sedang kita bangun dan pada saat saya menunjuk Dirjen yang baru Ibu Utami yang sekarang, saya sudah perintahkan dia untuk membuat roadmap dan apa namanya konsep revitalisasi itu. Karena dulu kita selalu diserang dengan narkoba, Pak Lapas, dengan ini dan saya katakan kamu harus melakukan ini dengan program yang lebih jelas, mengatasi overkapasitas. Dan lagi kita pusing-pusingnya dengan apa dengan napi teroris yang sekarang ditangkap secara besar-besaran dan kami sedang membangun lapas super maksimum security di apa di Nusakambangan ya sedang ongoing dan kita harap bisa selesai tahun ini. Dengan high tech lah yang kita buat. Dan kita juga sedang membuat kemarin ini kita juga membuat lapas untuk bandar narkoba di lapas Batu Nusakambangan. Terpaksa ini menjadi tidak bisa dipakai untuk bandar narkoba karena kita pindahkan napi-napi teroris dari Makobri Mau ke sana. Jadi lagi kita terkonsentrasi pikiran di sini, konsep revitalisasi dalam proses ya kan. Tiba-tiba terjadi kejadian ini. Ya udahlah sekalian aja kita reform gitu. Tidak mudah, tidak mudah apalagi dengan overkapasitas yang ada sekarang ini membuat kami sangat-sangat kesulitan dalam bermanuver dalam membuat suatu kondisi lapas yang layak secara kemanusiaan gitu. Kan waktu meledak Sukamiskin minggu kemarin itu mencuat wacana ya udah pindahin juga ke Nusakambangan mereka semua itu. Ndak, Nusakambangan itu adalah yang kita dedikated untuk lapas maksimum security dan lapas maksimum lapas super maksimum security. Untuk orang yang high risk. Terorisme dan. Terorisme, bandar narkoba. Kalau napi tipikor itu bukan high risk. High risk dalam arti melarikan, akan melarikan diri, membuat jaringan narkoba, ya. Bukan. Mereka sebetulnya boleh kita katakan low risk. Yang jadi soal adalah mereka kemampuan mempunyai kemampuan untuk mendekati para petugas dan mengharapkan, ya, boleh kita bayangkan, ya, misalnya mereka yang terbiasa hidup nyaman, tiba-tiba dikontain dalam satu ruangan 1,75 m * 1,5 m, ya. Dikontain di situ akan berupaya dengan segala macam cara untuk mencari sedikit kelonggaran karena ada yang dihukum seumur hidup, ada yang dihukum 18 tahun, ada yang dihukum 10 tahun. Untuk melewati hari demi hari itu saja sudah merupakan satu siksaan yang super mengerikan buat orang-orang yang terbiasa dengan kemewahan. Jadi memang tantangannya bagi kita ya untuk betul-betul mampu apa namanya menjaga jangan sampai bribery, suap dan lain-lain ini jangan terjadi. Dan memperbaiki kualitas program pembinaan kita kepada warga binaan kita juga. Pak, selain Nusakambangan sempat juga muncul usulan supaya kenapa sih kita enggak bikin lapas di pulau terpencil, Pak? Pak Kepala BNN ya pernah mengusulkan semacam itu. Jadi begini, itu sudah kita kaji. Terakhir kan saya lapor juga kepada Bapak Presiden, saya bilang, Pak Presiden, Nusakambangan itu ada 21.000 hektar, sangat besar, sangat luas sekali. Kalau kita membuat di satu pulau terpencil, napi itu juga punya hak untuk dikunjungi keluarga. Ini membuat, membuat, ya, kita menghilangkan hak keluarga untuk mengunjungi mereka. Dan membuat warga binaan bisa stres, bisa gila tidak pernah dikunjungi keluarga. Ya, kan, kalian pernah waktu di AILC kan ada seorang narapidana yang dari Papua dipindah ke Sukamiskin, ya. Tidak pernah karena ongkos dari Papua ke Sukamiskin bisa sampai untuk puluhan juta menginapnya. Dan akhirnya keluarganya tidak pernah mengunjungi dia dan dia meninggal di Sukamiskin, untuk memulangkan jenazahnya jenazahnya ke ke Papua menjadi urusan pemerintah juga, menjadi urusan kita yang sangat sulit kita. Jadi soal-soal seperti ini juga akan harus kita. Kalau kita buat di Pulau terpencil, ada banyak soal. Satu, biayanya sangat mahal. Kedua penjaga di situ. Petugas di situ juga kan harus bawa keluarga. Harus punya fasilitas sekolah. Tidak mungkin dirotasi tiap seminggu sekali, itu biayanya pasti sangat mahal. Tetapi kalau kita buat konsep itu di Nusakambangan, dia masih aksesibel. Memang dikelilingi Pulau. Nah, saya, saya sudah bicara dengan Menteri PU kemarin itu saya bersama Menteri PU mengunjungi Nusakambangan. Saya minta supaya itu disodet karena sudah ada apa namanya pendangkalan, bahkan sudah ada pulau-pulau yang ada penduduk dekat Nusakambangan. Nah, untuk mengatasi itu supaya striil, kita sodet, saya sudah minta Menteri PU mencoba membantu kita dan kemudian kita buat pos-pos TNI supaya mereka tidak tidak secara keamanan untuk satu lapas high security memang itu harus terjamin. Dan bisa kita bangun juga beberapa lapas lainnya 10 juga bisa kita bangun di sana. Dia menjadi pulau, dulu zaman Belanda 12 lapas, sekarang tinggal 7. Nah, sekarang dalam proses pembangunan lapas super maksimum security satu. Tahun depan saya minta supaya dibangun satu lagi lapas maksimum security di sana dan sambil merehab beberapa lapas yang sudah sangat kurang layak di Nusakambangan. Jadi bukan soal menempatkan seperti Alkatraz juga kan enggak terlalu jauh amat dari dari sana sana San Francisco. Ya. Pak, saya mau kembali ke apa kinerja Pak Tejo sepekan ini. Sudah ditemukan belum sutradara siapa yang membuat skenario Pak Setnov, Pak Nazaruddin menempati dua sel itu? Iya, ini kan semua dipindah semua ini orang-orang yang dia apa itu semua. Jadi saya bilang nanti Irjen sudah masuk ke sana ya semua harus di ini laporan belum sampai karena dia baru serah terima beberapa hari yang lalu. Baru serah terima.
[19:31]Baru serah terima. Dan ya jujur saja ada yang ancam saya kok. Benar ya? Saya mau konfirmasi itu padahal tadi. Iya. Dari kedua napi atau dari komplotannya? Ada dua orang lah pokoknya. Ngancam. Saya bilang saya bukan orang yang bisa diancam-ancam. Saya itu orang yang saya diberi kewenangan oleh undang-undang ya melakukan tugas saya. Bukan personalis. Bukan personal. Ya kan. Apa bentuk ancamannya, Pak? Ya udahlah mau bicara apalah suka-sukanya enggak ada masalah. Saya bilang kalau Anda melakukan itu ya secara undang-undang saya juga punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Benar enggak ada ancaman, disebut-sebut ancamannya akan kembali dibuka semakin dibuka soal kasus E-KTP itu? Ya saya bilang so so be it. Kita enggak aku enggak enggak ada ini kok saya bilang kamu cek saja saya waktu di DPR seperti apa saya bilang kepada kamu cek saja. Orang itu dicek by record. By record. Baik karakter. Ya kan. Kita lebih banyak sibuknya di MPR sebagai ketua fraksi MPR, ya. Saya saya saya bilang please silakan saja uji aja. Gitu. Tapi sekali Anda apa saya akan buat perhitungan. Tentunya kan sebagai manusia, Pak. Iya iya.
[21:08]Jadi saya bilang sama orang lah yang di itu, you want to try me? Saya bilang. Begitu. Enggak akan mundur selangkah pun. Oh no.
[21:23]Oh no. Selama menteri saya akan banyak banyak gejolak lah, ada partailah, ada inilah, ada itulah. Kita hadapi aja dengan terang. Kalau kita pengecut kan kita sudah mundur dari dulu-dulu. Gitu. Pak, selain membangun lapas baru, meningkatkan kapasitas segala macam. Dulu juga sempat ada wacana kenapa sih harus dipenjara orang yang salah itu. Kan ada opsi misalnya dengan hukuman sosial, misalnya. Jadi memang ini ada persoalan besar buat kita. Kita ini gembira memasukkan orang ke lapas. Dan masyarakat menjadi sangat punitif, sangat suka menghukum orang. Ya. Padahal hukuman pidana itu adalah ultimum remedium. Nah, di dalam undang-undang rencana undang-undang KUHP pidana yang sekarang kita mengintroduksi konsep restoratif justice. Kalau ada misalnya ada nenek-nenek okelah dia salah mencuri. Ya, udahlah jangan kirim ke penjara, buat restoratif justice-nya aja, suruh bekerja, suruh atau buat di rumah sosial, untuk ikut apa gitu ya. Tipiring, tindak pidana tindak pidana ringan, pengangan yang kecil suruh berdamai kemudian buat konsep apa restoratif justice apa-apalah yang suruh kegiatan-kegiatan yang lain yang produktif tidak merugikan negara. Memasukkan mereka ke dalam rugi negara juga memang. Iya kita bayar makannya, kita bayar listriknya, kita bayar airnya. Kecuali satu tindak pidana yang betul-betul menghancam publik, ada kemungkinan residivisme, ya. Di Singapura kalau di Singapura, tindak pidana korupsi kan sudah enggak enggak puluhan tahun, enggak apa hartanya diambil, berapa korupsinya, didenda, kemudian dihukum ya enggak enggak tahunan lah. Iya. Tapi yang paling ditakutkan orang kan dimiskinkan.
[23:33]Sekarang dipenjara malah masih bisa beli macam-macam ini. Dan membuat kita, membuat kita menjadi sulit mengontrol di tengah-tengah keterbatasan keuangan negara. Untuk makan dengan menu Rp 15.000 sekarang 250.000 lebih warga binaan dan apa dan tahanan itu lebih Rp 1 triliun. Per tahun. Iya. Dan tiap tahun kami itu nombok. Ini kemarin nombok itu harus apa tidak minta ke Menteri Keuangan tambahan ratusan miliar 200 hampir 200 miliar. Tambahan ya. Itu sudah bisa bikin jalan apa itu membantu rakyat untuk apa itu? Bapak bicara enggak dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala BNN, please untuk kasus-kasus ringan janganlah kalian itu. Jadi sekarang juga ada persoalan dengan undang-undang narkotika. Bukan penerapannya yang salah. Jadi yang paling banyak sekarang di lapas itu sudah melebihi 50 ke 60% itu adalah narkoba. Yang mengherankan justru di dalam narapidana narkoba ini atau warga binaan narkoba ini adalah lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai.
[25:53]Karena itu not not logical. Masa lebih banyak tokonya berkali-kali lipat daripada pembelinya? Enggak mungkin.
[26:11]Ini pasti ada yang salah. Yang salah adalah penerapan hukumnya. Dan itu yang sedang kita perbaiki sekarang di dalam undang-undang narkotika. Pak Anang sudah mengatakan pemakai rehab, pemakai rehab itu undang-undangnya. Kalau kita masukkan pemakai ke dalam tanpa rehab itu membuat persoalan. Satu, persoalan apa? Membujuk petugas, supaya menjual narkoba di dalam. Dia akhirnya juga menjadi apa belajar untuk menjadi kurir, belajar. Ini kan persoalan. Karena dia berhadapan dengan bandar-bandar di dalam. Ya, dan ketergantungannya tinggi. Ini juga membuat membuat ya kita sulit mengontrol di tengah-tengah keterbatasan keuangan negara.
[27:39]Untuk makan dengan menu Rp 15.000 sekarang Rp 250.000 lebih warga binaan dan apa dan tahanan itu lebih Rp 1 triliun. Makan saja. Per tahun. Iya. Dan tiap tahun kami itu nombok. Ini kemarin nombok itu harus apa tidak meminta ke Menteri Keuangan tambahan ratusan miliar 200 hampir 200 miliar. Tambahan ya. Itu sudah bisa bikin jalan apa itu membantu rakyat untuk apa itu? Bapak bicara enggak dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala BNN, please untuk kasus-kasus ringan janganlah kalian itu. Jadi sekarang juga ada persoalan dengan undang-undang narkotika. Bukan penerapannya yang salah. Jadi yang paling banyak sekarang di lapas itu sudah melebihi 50 ke 60% itu adalah narkoba. Yang mengherankan justru di dalam narapidana narkoba ini atau warga binaan narkoba ini adalah lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai. Karena itu not not logical. Masa lebih banyak tokonya berkali-kali lipat daripada pembelinya? Enggak mungkin.
[29:11]Ini pasti ada yang salah. Yang salah adalah penerapan hukumnya. Dan itu yang sedang kita perbaiki sekarang di dalam undang-undang narkotika. Pak Anang sudah mengatakan pemakai rehab, pemakai rehab itu undang-undangnya. Kalau kita masukkan pemakai ke dalam tanpa rehab itu membuat persoalan. Satu, persoalan apa? Membujuk petugas, supaya menjual narkoba di dalam. Dia akhirnya juga menjadi apa belajar untuk menjadi kurir, belajar. Ini kan persoalan. Karena dia berhadapan dengan bandar-bandar di dalam. Ya, dan ketergantungannya tinggi. Ini juga membuat membuat ya kita sulit mengontrol di tengah-tengah keterbatasan keuangan negara.
[30:39]Untuk makan dengan menu Rp 15.000 sekarang Rp 250.000 lebih warga binaan dan apa dan tahanan itu lebih Rp 1 triliun. Makan saja. Per tahun. Iya. Dan tiap tahun kami itu nombok. Ini kemarin nombok itu harus apa tidak meminta ke Menteri Keuangan tambahan ratusan miliar 200 hampir 200 miliar. Tambahan ya. Itu sudah bisa bikin jalan apa itu membantu rakyat untuk apa itu? Bapak bicara enggak dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala BNN, please untuk kasus-kasus ringan janganlah kalian itu. Jadi sekarang juga ada persoalan dengan undang-undang narkotika. Bukan penerapannya yang salah. Jadi yang paling banyak sekarang di lapas itu sudah melebihi 50 ke 60% itu adalah narkoba. Yang mengherankan justru di dalam narapidana narkoba ini atau warga binaan narkoba ini adalah lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai. Karena itu not not logical. Masa lebih banyak tokonya berkali-kali lipat daripada pembelinya? Enggak mungkin.
[32:11]Ini pasti ada yang salah. Yang salah adalah penerapan hukumnya. Dan itu yang sedang kita perbaiki sekarang di dalam undang-undang narkotika. Pak Anang sudah mengatakan pemakai rehab, pemakai rehab itu undang-undangnya. Kalau kita masukkan pemakai ke dalam tanpa rehab itu membuat persoalan. Satu, persoalan apa? Membujuk petugas, supaya menjual narkoba di dalam. Dia akhirnya juga menjadi apa belajar untuk menjadi kurir, belajar. Ini kan persoalan. Karena dia berhadapan dengan bandar-bandar di dalam. Ya, dan ketergantungannya tinggi. Ini juga membuat membuat ya kita sulit mengontrol di tengah-tengah keterbatasan keuangan negara.
[33:39]Untuk makan dengan menu Rp 15.000 sekarang Rp 250.000 lebih warga binaan dan apa dan tahanan itu lebih Rp 1 triliun. Makan saja. Per tahun. Iya. Dan tiap tahun kami itu nombok. Ini kemarin nombok itu harus apa tidak meminta ke Menteri Keuangan tambahan ratusan miliar 200 hampir 200 miliar. Tambahan ya. Itu sudah bisa bikin jalan apa itu membantu rakyat untuk apa itu? Bapak bicara enggak dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala BNN, please untuk kasus-kasus ringan janganlah kalian itu. Jadi sekarang juga ada persoalan dengan undang-undang narkotika. Bukan penerapannya yang salah. Jadi yang paling banyak sekarang di lapas itu sudah melebihi 50 ke 60% itu adalah narkoba. Yang mengherankan justru di dalam narapidana narkoba ini atau warga binaan narkoba ini adalah lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai. Karena itu not not logical. Masa lebih banyak tokonya berkali-kali lipat daripada pembelinya? Enggak mungkin.
[35:11]Ini pasti ada yang salah. Yang salah adalah penerapan hukumnya. Dan itu yang sedang kita perbaiki sekarang di dalam undang-undang narkotika. Pak Anang sudah mengatakan pemakai rehab, pemakai rehab itu undang-undangnya. Kalau kita masukkan pemakai ke dalam tanpa rehab itu membuat persoalan. Satu, persoalan apa? Membujuk petugas, supaya menjual narkoba di dalam. Dia akhirnya juga menjadi apa belajar untuk menjadi kurir, belajar. Ini kan persoalan. Karena dia berhadapan dengan bandar-bandar di dalam. Ya, dan ketergantungannya tinggi. Ini juga membuat membuat ya kita sulit mengontrol di tengah-tengah keterbatasan keuangan negara.
[36:39]Untuk makan dengan menu Rp 15.000 sekarang Rp 250.000 lebih warga binaan dan apa dan tahanan itu lebih Rp 1 triliun. Makan saja. Per tahun. Iya. Dan tiap tahun kami itu nombok. Ini kemarin nombok itu harus apa tidak meminta ke Menteri Keuangan tambahan ratusan miliar 200 hampir 200 miliar. Tambahan ya. Itu sudah bisa bikin jalan apa itu membantu rakyat untuk apa itu? Bapak bicara enggak dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala BNN, please untuk kasus-kasus ringan janganlah kalian itu. Jadi sekarang juga ada persoalan dengan undang-undang narkotika. Bukan penerapannya yang salah. Jadi yang paling banyak sekarang di lapas itu sudah melebihi 50 ke 60% itu adalah narkoba. Yang mengherankan justru di dalam narapidana narkoba ini atau warga binaan narkoba ini adalah lebih banyak bandar dan pengedar daripada pemakai.
